Kenali lebih dekat Pimpinan dan Pegawai yang mendukung pelayanan terbaik.
S2 Strata Dua
Kepala Biro Hukum dan Ham
2025-2030
Memimpin Instansi Sesuai Program Kerja
SelengkapnyaS2 Ilmu Ekonomi
Kabag Peraturan Perundang-undangan
2025-2030
Menjalankan Bagian Sesuai Peraturan Perundang Undangan
SelengkapnyaS2 Ilmu Hukum
Kabag Bantuan Hukum dan HAM
2025-2030
Melakukan Bantuan Hukum dan HAM
SelengkapnyaS1 Ilmu Hukum
Kabag Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kab/Kota
2025-2030
Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kab/Kota
SelengkapnyaS3 Doktor Ilmu Pendidikan
Pelayanan Konsultan Hukum Masyarakat
2025-2030
Pelayanan Konsultan Hukum Masyarakat
SelengkapnyaProgram kerja Biro Hukum dan HAM Sumsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, profesionalisme aparatur, dan stabilitas keamanan melalui penyusunan produk hukum, pembinaan kesadaran hukum (Kadarkum), pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), hingga fasilitasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), dengan sinergi bersama Kemenkumham Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk memperkuat Posbankum untuk layanan hukum desa yang lebih baik
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan daerah serta produk hukum lainnya agar lebih berkualitas dan berkeadilan.
Pengembangan dan pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa Sadar Hukum. Pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa untuk pemberdayaan hukum masyarakat berbasis desa. Penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui berbagai media.
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di tingkat daerah. Koordinasi dan pembinaan terkait isu-isu HAM di daerah.
Meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN di lingkungan Biro Hukum. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program kerja Biro Hukum.
Kanwil Kemenkum Sumsel meraih Peringkat Terbaik I Legislasi Daerah tingkat Nasional.
Sumsel menjadi provinsi pertama dengan 3.258 pos bantuan hukum di seluruh desa/kelurahan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat lemah.
Kunjungi Situs Resmi:
Biro Hukum & HAM Prov. Sumsel (Instagram): @birohukum_provsumsel untuk update harian dan kegiatan langsung.
Kepala Biro Hukum dan HAM diwakili Kasubbag Bantuan Hukum dan Analis Advokasi Hukum menghadiri rapat Pembahasan Keberlanjutan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah disaat ada Klaim Lahan yang akan disewakan serta sikap dan tindakan Pemerintah Provinsi Sumsel atas Klaim tersebut di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
Kepala Biro Hukum dan HAM diwakili Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah dan Staf menghadiri Rapat Tim Verifikasi Dokumen Penyelenggaraan Jalan Khusus Pertambangan.
Kepala Biro Hukum dan HAM diwakili Plh Kabag Perundang-undangan beserta Staf menghadiri Rapat Banmus DPRD Sumsel membahas jadwal dan kegiatan Pimpinan DPRD Sumsel.
Kepala Biro Hukum dan HAM didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kasubbag Peraturan Daerah dan Analis advokasi Hukum Menerima Audiensi Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait Upaya Penguatan Koordinasi serta Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Daerah di Ruang Rapat Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumsel.
Kepala Biro Hukum dan HAM diwakili Kasubbag Penyusunan Perda dan staf menghadiri Rapat Banggar Provinsi Sumsel bersama TAPD Provinsi Sumsel dan Inspektorat Provinsi Sumsel selaku APIP Membahas Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi.
Kepala Biro Hukum dan HAM didampingi Kasubbag Keputusan Dinas mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemberlakuan Angkutan Batubara Menggunakan Jalan Khusus Pertambangan di Griya Agung Palembang.
"hallo"
Jalan Kapten P. Tendean No. 06 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur Palembang.
081373636933
Chat WhatsApp